Tender Sudah SelesaiTender Ulang

Jasa Konsultan Software Developer Layanan Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Tahun 2026

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah · HPS Rp 100,8 Jt

Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai). Lihat tender aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau paket serupa di bawah.

Ringkasan paket

Jasa Konsultan Software Developer Layanan Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Tahun 2026 adalah paket tender jasa konsultansi perorangan non konstruksi milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diumumkan melalui LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nilai HPS Rp 100.800.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Pascakualifikasi Dua File, Kualitas. Status: Tender Sudah Selesai.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
10130409000
Instansi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kategori
Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode
Seleksi — Pascakualifikasi Dua File — Kualitas
Nilai HPS
Rp 100.800.000
Sumber dana / TA
2026
LPSE
LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

Pasal kunci Perpres 16/20187 pasal relevan · 6 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

5 pertanyaan

Berapa nilai HPS paket ini?

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket ini Rp 100.800.000 (Rp 100,8 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Instansi mana pemilik paket ini?

Paket ini milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diumumkan melalui LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kode paket 10130409000.

Apa metode pemilihan paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi dengan metode Seleksi, Pascakualifikasi Dua File, Kualitas.

Berapa kisaran harga penawaran pemenang untuk paket seperti ini?

Dari 368 paket Jasa Konsultansi Perorangan dengan HPS ≤ Rp200 juta se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 100% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 100,7 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.

Regulasi apa yang menjadi dasar pengadaan paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa