Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Batas penawaran: 14 Juli 2026 13:30 WIB

Laringoskop Neonatus Bilah Lurus Tahap II Lot 1 : Regional Jawa (2.692 unit)

Kementerian Kesehatan · HPS Rp 18,1 M

Ringkasan paket

Laringoskop Neonatus Bilah Lurus Tahap II Lot 1 : Regional Jawa (2.692 unit) adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas) yang diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 18.103.700.000 dari pagu Rp 62.549.225.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2027. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Lokasi pekerjaan: Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan - Jakarta Pusat (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
10128087000
Instansi
Kementerian Kesehatan
Satuan kerja
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
Kategori
Tender
Jenis pengadaan
Pengadaan Barang
Metode
Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai HPS
Rp 18.103.700.000
Nilai pagu
Rp 62.549.225.000
Sumber dana / TA
APBN 2026 APBN 2027
Jenis kontrak
Harga Satuan
Kualifikasi usaha
Non Kecil
Lokasi pekerjaan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan - Jakarta Pusat (Kota)
Wilayah
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Tanggal dibuat
14 April 2026
LPSE
LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Jadwal tahapan

  1. Pengumuman Pascakualifikasi19 Juni 2026 14:30 — 24 Juni 2026 13:35
  2. Download Dokumen Pemilihan19 Juni 2026 14:30 — 14 Juli 2026 13:30
  3. Pemberian Penjelasan22 Juni 2026 13:30 — 8 Juli 2026 09:00
  4. Upload Dokumen Penawaran8 Juli 2026 09:01 — 14 Juli 2026 13:30
  5. Pembukaan Dokumen Penawaran14 Juli 2026 13:35 — 14 Juli 2026 15:00
  6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini14 Juli 2026 15:05 — 2 November 2026 12:00
  7. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 12:05 — 2 November 2026 12:15
  8. Penetapan Pemenang2 November 2026 12:16 — 2 November 2026 12:55
  9. Pengumuman Pemenang2 November 2026 12:56 — 2 November 2026 13:15
  10. Masa Sanggah2 November 2026 13:16 — 9 November 2026 14:00
  11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 November 2026 14:01 — 16 November 2026 12:00
  12. Penandatanganan Kontrak16 November 2026 12:01 — 23 November 2026 13:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

  • Administrasi/Legalitas
  • Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
  • Jenis Izin
  • Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
  • Surat Izin
  • Produksi danatau PenyalurDistribusi Alat Kesehatan danatau yang setara untuk peserta luar negeri yang masih berlaku.
  • Kualifikasi usaha
  • Semua jenis kualifikasi perusahaan boleh untuk mengikuti tender
  • NIB
  • KBLI a. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia danatau b. 46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia danatau c. 32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.
  • Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
  • Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
  • Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  • a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  • b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  • c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  • d) Kartu Tanda Penduduk.
  • Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
  • Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
  • Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
  • Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  • 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
  • 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
  • 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
  • 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
  • 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
  • 6) Koperasi dengan Koperasi.
  • Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
  • 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
  • 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
  • Teknis
  • Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
  • a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
  • pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  • b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
  • pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  • c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
  • d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
  • Tabel Data KBKI
  • Divisi

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

  • 66063754 · Laringoskop Neonatus Bilah Lurus Tahap 2 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

Pasal kunci Perpres 16/201813 pasal relevan · 12 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 38Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnyaMetode pemilihan paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 39Metode evaluasi penawaranCara penawaran dievaluasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 31Jaminan penawaranHPS di atas Rp10 miliarDiubah · terakhir Perpres 12/2021
  • Pasal 33Jaminan pelaksanaanNilai kontrak di atas Rp200 jutaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 65Peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasiKualifikasi usaha kecilDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 66Penggunaan produk dalam negeriPengadaan barangDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 67Preferensi harga produk dalam negeriPengadaan barangDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

10 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 18.103.700.000 (Rp 18,1 M). Pagu anggarannya Rp 62.549.225.000, sehingga HPS setara 28,9% dari pagu. Sumber dana: APBN.

Kapan batas akhir pemasukan penawaran paket ini?

Tahap upload dokumen penawaran dibuka 8 Juli 2026 09:01 WIB dan ditutup 14 Juli 2026 13:30 WIB. Saat ini paket berada pada tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Kapan pemenang paket ini diumumkan?

Menurut jadwal di SPSE, pengumuman pemenang berlangsung 2 November 2026 12:56 – 2 November 2026 13:15 WIB, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 16 November 2026 12:01 – 23 November 2026 13:00 WIB. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu oleh Pokja Pemilihan.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Kementerian Kesehatan (satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas) dan diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan kode paket 10128087000.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Pengadaan Barang dengan metode Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Jenis kontraknya Harga Satuan.

Perusahaan seperti apa yang bisa ikut tender ini?

Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Daftar lengkap ada di bagian Syarat kualifikasi dan dokumen pemilihan resmi.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 13 paket Pengadaan Barang di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 93,5% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 16,9 M. Ini data historis, bukan patokan harga. Penawaran di bawah 80% HPS wajib disertai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan; jaminan pelaksanaan diatur Pasal 33 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Di mana lokasi pekerjaan paket ini?

Lokasi pekerjaan: Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan - Jakarta Pusat (Kota). Wilayah LPSE: Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Bagaimana cara ikut paket ini?

Masuk ke SPSE LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan akun penyedia yang sudah terverifikasi, cari kode paket 10128087000, unduh dokumen pemilihan, lalu ikuti tahapannya sampai upload penawaran sebelum batas waktu. Sebelum mengunggah, pastikan dokumen penawaran sesuai persyaratan; ReviuTender dapat mengaudit dokumen Anda terhadap syarat paket ini.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa