Penandatanganan KontrakPenunjukan Langsung Ulang

Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu

Kementerian Pekerjaan Umum · HPS Rp 3,3 M

Ringkasan paket

Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu adalah paket non tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 3.300.000.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Penunjukan Langsung. Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
11099939000
Instansi
Kementerian Pekerjaan Umum
Kategori
Non Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode
Penunjukan Langsung
Nilai HPS
Rp 3.300.000.000
Sumber dana / TA
2026
Wilayah
Kab. Lampung Selatan, Lampung
LPSE
LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

    Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

  • Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

    Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.

Pasal kunci Perpres 16/20186 pasal relevan · 5 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

7 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 3.300.000.000 (Rp 3,3 M). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Kementerian Pekerjaan Umum dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dengan kode paket 11099939000.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dengan metode Penunjukan Langsung.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 84 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 85% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 2,8 M. Ini data historis, bukan patokan harga.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 12/2021 (diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun); Permen PUPR 10/2021. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Di mana lokasi pekerjaan paket ini?

Wilayah LPSE: Kab. Lampung Selatan, Lampung.

Siapa yang bisa mengerjakan paket ini?

Paket ini memakai penunjukan langsung: penyedia diundang langsung oleh Pejabat Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui SPSE LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, bukan lewat pendaftaran terbuka. Penyedia yang ingin diundang perlu akun SPSE yang terverifikasi dan data kualifikasi (SIKaP) yang lengkap.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa