Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jawa Tengah-2

Ringkasan paket

Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jawa Tengah-2 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (691295/Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 7.575.895.632 dari pagu Rp 7.575.948.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. SEMARANG - Semarang (Kota); KAB. KLATEN - Klaten (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10176526000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

691295/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TENGAH

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 7.575.895.632

Nilai pagu

Rp 7.575.948.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. SEMARANG - Semarang (Kota); KAB. KLATEN - Klaten (Kab.)

Wilayah

Kab. Semarang, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

20 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini20 Oktober 2026 14:00 — 27 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi20 Oktober 2026 14:01 — 26 Oktober 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi23 Oktober 2026 09:00 — 23 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi23 Oktober 2026 11:01 — 26 Oktober 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 10:01 — 5 November 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 00:00 — 5 November 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi5 November 2026 14:01 — 5 November 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi5 November 2026 15:01 — 5 November 2026 15:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi5 November 2026 15:31 — 10 November 2026 15:31
10. Download Dokumen Pemilihan10 November 2026 15:35 — 20 November 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan13 November 2026 09:00 — 13 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 11:01 — 20 November 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis20 November 2026 10:01 — 30 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis30 November 2026 10:01 — 30 November 2026 11:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga30 November 2026 11:01 — 2 Desember 2026 10:00
16. Penetapan Pemenang2 Desember 2026 10:01 — 2 Desember 2026 11:00
17. Pengumuman Pemenang2 Desember 2026 11:01 — 2 Desember 2026 11:30
18. Masa Sanggah2 Desember 2026 11:31 — 7 Desember 2026 11:31
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya8 Desember 2026 08:00 — 8 Desember 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 Desember 2026 08:00 — 9 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak10 Desember 2026 08:00 — 10 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi dan Addendumnya
• SBU
• Sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi dan Addendumnya
• Sertifikat Standar
• Sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi dan Addendumnya
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67925315 · Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jawa Tengah-2 · APBN