PWJD-11 Pengawasan Teknis Jalan Mungguk Ransa, Landau Kodah - Timpuk, dan Nanga Mahap - Landau Apin

Ringkasan paket

PWJD-11 Pengawasan Teknis Jalan Mungguk Ransa, Landau Kodah - Timpuk, dan Nanga Mahap - Landau Apin adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (693850/Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 2.235.152.000 dari pagu Rp 2.235.153.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. SEKADAU - Sekadau (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10175330000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

693850/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.235.152.000

Nilai pagu

Rp 2.235.153.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. SEKADAU - Sekadau (Kab.)

Wilayah

Kab. Sekadau, Kalimantan Barat

Tanggal dibuat

14 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini20 Oktober 2026 13:00 — 27 Oktober 2026 13:00
2. Download Dokumen Kualifikasi20 Oktober 2026 13:00 — 30 Oktober 2026 16:30
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi23 Oktober 2026 14:00 — 30 Oktober 2026 16:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi30 Oktober 2026 16:31 — 13 November 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi3 November 2026 10:00 — 13 November 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi13 November 2026 12:01 — 13 November 2026 12:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi13 November 2026 13:00 — 13 November 2026 13:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi13 November 2026 14:00 — 18 November 2026 14:00
10. Download Dokumen Pemilihan19 November 2026 09:00 — 26 November 2026 15:00
11. Pemberian Penjelasan23 November 2026 08:00 — 23 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran23 November 2026 14:00 — 26 November 2026 15:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis26 November 2026 15:01 — 2 Desember 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis2 Desember 2026 14:01 — 2 Desember 2026 14:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga2 Desember 2026 15:00 — 3 Desember 2026 13:00
16. Penetapan Pemenang3 Desember 2026 13:01 — 3 Desember 2026 13:59
17. Pengumuman Pemenang3 Desember 2026 14:00 — 3 Desember 2026 14:59
18. Masa Sanggah3 Desember 2026 15:00 — 8 Desember 2026 15:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya8 Desember 2026 15:01 — 9 Desember 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 Desember 2026 08:00 — 17 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak10 Desember 2026 08:00 — 17 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Izin usaha di bidang jasa konstruksi
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar dengan KBLI 2020 atau 2025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasi telah memenuhi persyaratan telah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS
• SBU
• RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi-KBLI 2020 atau RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi-KBLI 2025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67815992 · PWJD-11 Pengawasan Teknis Jalan Mungguk Ransa, Landau Kodah - Timpuk, dan Nanga Mahap - Landau Apin · APBN