Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan fasilitas sarpras docking dan Perbengkelan UPTD BPJDP

Ringkasan paket

Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan fasilitas sarpras docking dan Perbengkelan UPTD BPJDP adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Provinsi Sulawesi Tenggara (Dinas Kelautan Dan Perikanan) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara. Nilai HPS Rp 119.254.031 dari pagu Rp 120.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kendari - Kendari (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10173149000

Instansi

Provinsi Sulawesi Tenggara

Satuan kerja

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 119.254.031

Nilai pagu

Rp 120.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kendari - Kendari (Kota)

Wilayah

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Tanggal dibuat

5 Oktober 2026

LPSE

LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini26 Oktober 2026 15:00 — 2 November 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 15:00 — 2 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi29 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi29 Oktober 2026 12:05 — 2 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 November 2026 16:05 — 5 November 2026 23:55
6. Pembuktian Kualifikasi6 November 2026 08:00 — 6 November 2026 17:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi6 November 2026 17:30 — 6 November 2026 20:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi6 November 2026 20:05 — 6 November 2026 23:55
9. Masa Sanggah Prakualifikasi7 November 2026 08:00 — 12 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan12 November 2026 08:05 — 18 November 2026 12:00
11. Pemberian Penjelasan16 November 2026 09:00 — 16 November 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 12:05 — 18 November 2026 12:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis18 November 2026 12:05 — 23 November 2026 09:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis23 November 2026 09:05 — 23 November 2026 11:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga23 November 2026 11:05 — 23 November 2026 16:00
16. Penetapan Pemenang23 November 2026 16:15 — 23 November 2026 18:00
17. Pengumuman Pemenang23 November 2026 18:05 — 23 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah24 November 2026 08:00 — 30 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya30 November 2026 08:05 — 30 November 2026 14:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 November 2026 15:00 — 1 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak30 November 2026 15:00 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• RK002 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
• NIB
• yang masih berlaku dan sesuai
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68018991 · Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan fasilitas sarpras docking dan Perbengkelan UPTD BPJDP · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.