Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Riau-1

Ringkasan paket

Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Riau-1 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (691285/Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 9.174.829.000 dari pagu Rp 9.175.648.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Komplek IPDN Rokan Hilir - Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir - Rokan Hilir (Kab.); Jalan Raya Pasir Putih, Kel. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar - Kampar (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10172686000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

691285/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 9.174.829.000

Nilai pagu

Rp 9.175.648.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Komplek IPDN Rokan Hilir - Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir - Rokan Hilir (Kab.); Jalan Raya Pasir Putih, Kel. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar - Kampar (Kab.)

Wilayah

Kab. Rokan Hilir, Riau

Tanggal dibuat

2 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi6 Oktober 2026 23:55 — 14 Oktober 2026 07:31
2. Download Dokumen Kualifikasi6 Oktober 2026 23:55 — 19 Oktober 2026 07:32
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi12 Oktober 2026 07:31 — 12 Oktober 2026 09:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi14 Oktober 2026 07:32 — 22 Oktober 2026 13:35
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini22 Oktober 2026 13:36 — 27 Oktober 2026 15:35
6. Pembuktian Kualifikasi26 Oktober 2026 07:31 — 27 Oktober 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi27 Oktober 2026 14:01 — 27 Oktober 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi27 Oktober 2026 15:01 — 27 Oktober 2026 15:50
9. Masa Sanggah Prakualifikasi27 Oktober 2026 15:51 — 2 November 2026 07:31
10. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 07:32 — 9 November 2026 09:02
11. Pemberian Penjelasan5 November 2026 07:33 — 5 November 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 09:01 — 9 November 2026 09:02
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis9 November 2026 09:03 — 19 November 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 November 2026 15:01 — 19 November 2026 15:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 November 2026 15:31 — 20 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang20 November 2026 14:01 — 20 November 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang20 November 2026 15:01 — 20 November 2026 15:55
18. Masa Sanggah20 November 2026 15:56 — 25 November 2026 15:57
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya25 November 2026 15:58 — 26 November 2026 15:55
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 November 2026 15:56 — 1 Desember 2026 15:57
21. Penandatanganan Kontrak1 Desember 2026 15:58 — 7 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Sertifikat Badan Usaha
• RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• lainnya yang tercantum di dalam MDP

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67939434 · Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Riau-1 · APBN