Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Nusa Tenggara Timur-1

Ringkasan paket

Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Nusa Tenggara Timur-1 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (691305/Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 11.447.208.000 dari pagu Rp 11.483.326.512, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. SIKKA - Sikka (Kab.); KAB. NAGEKEO - Nagekeo (Kab.); KAB. SUMBA TENGAH - Sumba Tengah (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10171711000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

691305/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 11.447.208.000

Nilai pagu

Rp 11.483.326.512

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. SIKKA - Sikka (Kab.); KAB. NAGEKEO - Nagekeo (Kab.); KAB. SUMBA TENGAH - Sumba Tengah (Kab.)

Wilayah

Kab. Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur

Tanggal dibuat

29 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi2 Oktober 2026 23:00 — 12 Oktober 2026 08:00
2. Download Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 23:00 — 15 Oktober 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi6 Oktober 2026 10:00 — 6 Oktober 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi6 Oktober 2026 12:01 — 20 Oktober 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini20 Oktober 2026 10:01 — 26 Oktober 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi20 Oktober 2026 10:01 — 26 Oktober 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi26 Oktober 2026 14:01 — 26 Oktober 2026 14:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi26 Oktober 2026 14:31 — 26 Oktober 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi26 Oktober 2026 15:01 — 2 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 08:01 — 9 November 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan4 November 2026 10:00 — 4 November 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran4 November 2026 12:01 — 9 November 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis9 November 2026 09:01 — 12 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 November 2026 10:01 — 12 November 2026 10:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga12 November 2026 10:31 — 13 November 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang13 November 2026 12:01 — 13 November 2026 14:00
17. Pengumuman Pemenang13 November 2026 14:01 — 13 November 2026 14:30
18. Masa Sanggah13 November 2026 14:30 — 18 November 2026 14:30
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya18 November 2026 14:31 — 19 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa19 November 2026 12:01 — 23 November 2026 08:00
21. Penandatanganan Kontrak23 November 2026 08:01 — 23 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• Peserta Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa a.Nomor Induk Berusaha NIB dan b.Sertifikat Standar dengan KBLI 20202025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasitelah memenuhi persyaratantelah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS.
• SBU
• Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian RK001 KBLI 2020 atau Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian RK001 KBLI 2025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67929797 · Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Nusa Tenggara Timur-1 · APBN