PWJD 4 : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Prambanan - Gayamharjo Tahap 4

Ringkasan paket

PWJD 4 : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Prambanan - Gayamharjo Tahap 4 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (693846/Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Di Yogyakarta) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 2.629.251.000 dari pagu Rp 2.631.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. SLEMAN - Sleman (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10171443000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

693846/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI DI YOGYAKARTA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.629.251.000

Nilai pagu

Rp 2.631.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. SLEMAN - Sleman (Kab.)

Wilayah

Kab. Sleman, DI Yogyakarta

Tanggal dibuat

28 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi28 September 2026 15:00 — 5 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi28 September 2026 15:00 — 8 Oktober 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi1 Oktober 2026 08:00 — 1 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi1 Oktober 2026 10:01 — 15 Oktober 2026 15:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi15 Oktober 2026 15:31 — 21 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi19 Oktober 2026 08:00 — 21 Oktober 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi21 Oktober 2026 15:01 — 21 Oktober 2026 15:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi21 Oktober 2026 15:31 — 21 Oktober 2026 15:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini21 Oktober 2026 16:00 — 26 Oktober 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan26 Oktober 2026 16:01 — 2 November 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 10:01 — 2 November 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis2 November 2026 16:01 — 11 November 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis11 November 2026 15:01 — 11 November 2026 15:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga11 November 2026 15:31 — 12 November 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang12 November 2026 15:01 — 12 November 2026 15:30
17. Pengumuman Pemenang12 November 2026 15:31 — 12 November 2026 15:59
18. Masa Sanggah12 November 2026 16:00 — 17 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya17 November 2026 16:00 — 19 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa20 November 2026 08:00 — 27 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 08:00 — 14 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB dan Sertifikat Standar
• Memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar terverifikasi
• SBU
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 20202025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67876182 · PWJD 4 : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Prambanan - Gayamharjo Tahap 4 · APBN