Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Papua-1

Ringkasan paket

Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Papua-1 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (691314/Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 5.358.768.082 dari pagu Rp 5.358.768.090, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. MERAUKE - Merauke (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10171383000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

691314/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 5.358.768.082

Nilai pagu

Rp 5.358.768.090

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. MERAUKE - Merauke (Kab.)

Wilayah

Kab. Merauke, Papua Selatan

Tanggal dibuat

27 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi5 Oktober 2026 19:00 — 12 Oktober 2026 14:00
2. Download Dokumen Kualifikasi5 Oktober 2026 19:00 — 15 Oktober 2026 14:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi9 Oktober 2026 09:00 — 9 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi9 Oktober 2026 11:01 — 19 Oktober 2026 14:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi19 Oktober 2026 14:01 — 23 Oktober 2026 10:00
6. Pembuktian Kualifikasi22 Oktober 2026 14:00 — 23 Oktober 2026 10:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi23 Oktober 2026 10:01 — 23 Oktober 2026 11:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi23 Oktober 2026 11:01 — 23 Oktober 2026 11:29
9. Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini23 Oktober 2026 11:30 — 28 Oktober 2026 11:31
10. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 11:46 — 9 November 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan5 November 2026 12:00 — 5 November 2026 14:00
12. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 14:01 — 9 November 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis9 November 2026 10:01 — 17 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis17 November 2026 10:01 — 17 November 2026 10:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga17 November 2026 10:31 — 18 November 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang18 November 2026 12:01 — 18 November 2026 13:00
17. Pengumuman Pemenang18 November 2026 13:01 — 18 November 2026 13:30
18. Masa Sanggah18 November 2026 13:31 — 23 November 2026 13:45
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya23 November 2026 13:46 — 24 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 07:30 — 26 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 07:30 — 30 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian RK001 KBLI 20202025
• NIB
• SERTIFIKAT STANDAR
• Sesuai dengan SBU yang dipersyaratkan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• NPWP status Valid KSWP

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67936080 · Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Papua-1 · APBN