Pengawasan Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan - Nusa Ceningan

Ringkasan paket

Pengawasan Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan - Nusa Ceningan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (693847/Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bali) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 4.260.228.000 dari pagu Rp 4.260.228.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. KLUNGKUNG - Klungkung (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10170713000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

693847/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BALI

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 4.260.228.000

Nilai pagu

Rp 4.260.228.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. KLUNGKUNG - Klungkung (Kab.)

Wilayah

Kab. Klungkung, Bali

Tanggal dibuat

23 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi29 September 2026 14:00 — 6 Oktober 2026 14:00
2. Download Dokumen Kualifikasi29 September 2026 14:00 — 9 Oktober 2026 14:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 Oktober 2026 14:00 — 2 Oktober 2026 16:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi2 Oktober 2026 16:01 — 12 Oktober 2026 14:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi12 Oktober 2026 14:01 — 21 Oktober 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi12 Oktober 2026 14:02 — 21 Oktober 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi21 Oktober 2026 12:01 — 21 Oktober 2026 12:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi21 Oktober 2026 12:31 — 21 Oktober 2026 12:49
9. Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini21 Oktober 2026 12:50 — 26 Oktober 2026 13:00
10. Download Dokumen Pemilihan27 Oktober 2026 13:00 — 2 November 2026 15:00
11. Pemberian Penjelasan30 Oktober 2026 13:00 — 30 Oktober 2026 15:00
12. Upload Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 15:01 — 2 November 2026 15:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis2 November 2026 15:01 — 10 November 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis10 November 2026 12:01 — 10 November 2026 12:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga10 November 2026 12:31 — 11 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang11 November 2026 14:01 — 11 November 2026 14:30
17. Pengumuman Pemenang11 November 2026 14:31 — 11 November 2026 15:00
18. Masa Sanggah11 November 2026 15:01 — 16 November 2026 15:10
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 November 2026 15:11 — 17 November 2026 16:40
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 November 2026 08:00 — 23 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak30 November 2026 08:00 — 4 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• a. peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa Konstruksi, berupa 1 Nomor Induk Berusaha NIB dan 2 Sertifikat Standar dengan KBLI 20202025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasi telah memenuhi persyaratantelah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS
• Sertifikat Badan Usaha
• b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan 1 Kualifikasi Usaha KecilMenengahBesar, kecuali untuk SBU dengan sifat usaha spesialis tidak disyaratkan Kualifikasi Usaha serta 2 Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 20202025 sesuai dengan subklasifikasi SBU yang dibutuhkan mengacu pada KBLI 20202025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• Memenuhi syarat dan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi
• Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67876177 · Pengawasan Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan - Nusa Ceningan · APBN