PW. Flyover Taman Pelangi

Ringkasan paket

PW. Flyover Taman Pelangi adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (693831/Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 7.487.554.000 dari pagu Rp 7.487.554.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KOTA SURABAYA - Surabaya (Kota); KAB. SIDOARJO - Sidoarjo (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10169508000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

693831/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 7.487.554.000

Nilai pagu

Rp 7.487.554.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KOTA SURABAYA - Surabaya (Kota); KAB. SIDOARJO - Sidoarjo (Kab.)

Wilayah

Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Tanggal dibuat

17 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi2 Oktober 2026 09:00 — 9 Oktober 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 11:20
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi5 Oktober 2026 09:05 — 5 Oktober 2026 11:15
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi5 Oktober 2026 11:16 — 23 Oktober 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini23 Oktober 2026 12:01 — 28 Oktober 2026 15:30
6. Pembuktian Kualifikasi23 Oktober 2026 13:00 — 28 Oktober 2026 15:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi28 Oktober 2026 15:31 — 28 Oktober 2026 15:45
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi28 Oktober 2026 15:46 — 28 Oktober 2026 15:55
9. Masa Sanggah Prakualifikasi28 Oktober 2026 15:56 — 2 November 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan3 November 2026 08:00 — 9 November 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan6 November 2026 09:00 — 6 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran6 November 2026 11:01 — 9 November 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis9 November 2026 14:01 — 13 November 2026 16:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis13 November 2026 16:01 — 13 November 2026 16:15
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga13 November 2026 16:16 — 16 November 2026 14:30
16. Penetapan Pemenang16 November 2026 14:31 — 16 November 2026 15:30
17. Pengumuman Pemenang16 November 2026 15:31 — 16 November 2026 15:45
18. Masa Sanggah16 November 2026 15:46 — 23 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya23 November 2026 08:01 — 25 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 12:01 — 27 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 16:01 — 4 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standart terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 20202025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• Dalam hal ber-KSO memiliki Surat Perjanjian KSO, dengan Jumlah anggota KSO paling banyak 3 perusahaan dalam satu Kerja Sama Operasi.
• Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67842040 · PW. Flyover Taman Pelangi · APBN