Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana Wilayah II Provinsi Aceh

Ringkasan paket

Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana Wilayah II Provinsi Aceh adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (694003/Balai Penataan Bangunan Prasarana Dan Kawasan Aceh) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 2.206.482.000 dari pagu Rp 2.400.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: ACEH - Pidie Jaya (Kab.); ACEH - Bireuen (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10165411000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

694003/BALAI PENATAAN BANGUNAN PRASARANA DAN KAWASAN ACEH

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.206.482.000

Nilai pagu

Rp 2.400.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

ACEH - Pidie Jaya (Kab.); ACEH - Bireuen (Kab.)

Wilayah

Kab. Pidie Jaya, Aceh

Tanggal dibuat

31 Agustus 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi2 September 2026 20:00 — 9 September 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi2 September 2026 20:00 — 14 September 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi7 September 2026 09:00 — 7 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi7 September 2026 09:00 — 21 September 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 September 2026 08:01 — 23 September 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi21 September 2026 08:01 — 23 September 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi23 September 2026 14:01 — 23 September 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi23 September 2026 15:01 — 23 September 2026 16:35
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 September 2026 16:35 — 28 September 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan28 September 2026 16:00 — 5 Oktober 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan1 Oktober 2026 09:00 — 1 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran1 Oktober 2026 11:00 — 5 Oktober 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis5 Oktober 2026 08:01 — 12 Oktober 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 15:01 — 12 Oktober 2026 15:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga12 Oktober 2026 15:30 — 13 Oktober 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang13 Oktober 2026 15:00 — 13 Oktober 2026 15:30
17. Pengumuman Pemenang13 Oktober 2026 15:31 — 13 Oktober 2026 16:00
18. Masa Sanggah13 Oktober 2026 16:00 — 19 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya19 Oktober 2026 08:00 — 20 Oktober 2026 23:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa20 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini23 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• sesuai persyaratan pada Dokumen Pemilihan
• NIB
• sesuai persyaratan pada Dokumen Pemilihan
• Sertifikat Standar
• sesuai persyaratan pada Dokumen Pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67623991 · Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana Wilayah II Provinsi Aceh · APBN