Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Pakuan

Ringkasan paket

Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Pakuan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Provinsi Jawa Barat (Biro Umum) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Jawa Barat. Nilai HPS Rp 247.439.979 dari pagu Rp 248.200.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Pagu Anggaran. Lokasi pekerjaan: Gedung Pakuan - Bandung (Kota). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Informasi paket

Kode paket

10164105000

Instansi

Provinsi Jawa Barat

Satuan kerja

Biro Umum

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Pagu Anggaran

Nilai HPS

Rp 247.439.979

Nilai pagu

Rp 248.200.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Gedung Pakuan - Bandung (Kota)

Wilayah

Jawa Barat

Tanggal dibuat

24 Agustus 2026

LPSE

LPSE Provinsi Jawa Barat

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi8 September 2026 14:00 — 15 September 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi9 September 2026 08:00 — 17 September 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi11 September 2026 10:00 — 11 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi11 September 2026 13:00 — 17 September 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi17 September 2026 10:00 — 23 September 2026 13:00
6. Pembuktian Kualifikasi18 September 2026 08:00 — 23 September 2026 13:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi23 September 2026 13:05 — 23 September 2026 14:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi23 September 2026 14:05 — 23 September 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 September 2026 15:05 — 28 September 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan29 September 2026 08:00 — 6 Oktober 2026 13:00
11. Pemberian Penjelasan1 Oktober 2026 10:00 — 1 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran1 Oktober 2026 13:00 — 6 Oktober 2026 13:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 Oktober 2026 13:05 — 13 Oktober 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis13 Oktober 2026 15:05 — 13 Oktober 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga14 Oktober 2026 08:00 — 14 Oktober 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang14 Oktober 2026 12:05 — 14 Oktober 2026 13:00
17. Pengumuman Pemenang14 Oktober 2026 13:05 — 14 Oktober 2026 14:00
18. Masa Sanggah14 Oktober 2026 14:05 — 19 Oktober 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya19 Oktober 2026 10:00 — 23 Oktober 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini26 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak2 November 2026 08:00 — 11 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Izin Berusaha NIB KBLI 71102-2020 atau KBLI 71109-2025
• SBU
• Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi atau layanan Pengawasan Rekayasa, Subklasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung RE201 yang masih berlaku atau Standar Usaha Jasa Konstruksi Nomor KBLI 71102 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non hunian RK001 yang masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67701762 · Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Pakuan · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.