Aturan Tender Gagal LPSE: Penyebab dan Tindak Lanjutnya

Dasar Hukum Penetapan Tender Gagal dalam SPSE

Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, penetapan status tender gagal bukan merupakan keputusan sepihak yang diambil tanpa dasar. Regulasi induk yang memayungi kondisi ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, secara spesifik diatur dalam Pasal 51. Ketentuan teknis operasionalnya dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Berdasarkan regulasi tersebut, penetapan tender gagal dapat diumumkan oleh dua pihak yang berwenang, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tergantung pada ranah penyebab dan tahapan pemilihan yang sedang berlangsung. Mengetahui pihak mana yang menyatakan tender gagal membantu penyedia menentukan langkah administratif berikutnya, apakah bersiap mengikuti tender ulang atau mengajukan sanggahan.

Penyebab Tender Gagal oleh Pokja Pemilihan

Sebagian besar status gagal pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ditetapkan langsung oleh Pokja Pemilihan. Merujuk pada Pasal 51 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Pokja Pemilihan wajib menyatakan Tender atau Seleksi gagal apabila terjadi salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

Kapan PA atau KPA Menyatakan Tender Gagal?

Selain Pokja Pemilihan, pimpinan instansi dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan statutori untuk membatalkan proses tender. Berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Perpres 12/2021, PA/KPA menyatakan tender gagal dalam tiga kondisi khusus:

• Perbedaan Pendapat PPK dan Pokja: PA/KPA sependapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menolak hasil pemilihan yang diajukan oleh Pokja Pemilihan karena pertimbangan ketidaksesuaian dokumen atau kapasitas rekanan.
• Persetujuan Kesalahan Dokumen Pemilihan: PA/KPA sependapat dengan laporan Pokja Pemilihan bahwa Dokumen Pemilihan yang disusun mengandung cacat hukum atau kesalahan mendasar yang tidak dapat diperbaiki di tengah jalan.
• Pengaduan Masyarakat atas KKN Terbukti Benar: Diterimanya laporan masyarakat atau aparat pengawas internal pemerintah (APIP) mengenai persekongkolan atau suap yang melibatkan oknum panitia pengadaan.

Tahapan Tindak Lanjut Setelah Penetapan Tender Gagal

Bila pengumuman tender gagal telah tayang di SPSE, proses pengadaan tidak berhenti begitu saja. Pokja Pemilihan bersama PPK wajib mengambil langkah tindak lanjut sesuai Pasal 51 ayat (7) dan ayat (8) Perpres 12/2021:

1. Evaluasi Penawaran Ulang

Jika kegagalan tender disebabkan oleh kesalahan Pokja dalam melakukan evaluasi harga atau dokumen teknis, atau karena sanggahan peserta terbukti benar mengenai kekeliruan penilaian, Pokja tidak perlu mengulang tender dari awal. Pokja cukup melakukan evaluasi penawaran ulang terhadap dokumen yang sudah masuk dalam server SPSE dengan mengoreksi kekeliruan sebelumnya.

2. Reviu Penyebab dan Penyempurnaan Dokumen Pemilihan

Sebelum melaksanakan tender ulang, Pokja Pemilihan bersama PPK wajib duduk bersama mengkaji akar masalah kegagalan. Apabila penyebabnya adalah tidak ada peserta yang mendaftar atau seluruh peserta gugur pada syarat teknis, PPK dan Pokja biasanya melakukan penyesuaian: melonggarkan syarat peralatan yang terlalu spesifik, menyesuaikan HPS dengan harga pasar terbaru, atau menyederhanakan format RKK.

3. Pelaksanaan Tender Ulang

Setelah dokumen diperbaiki, paket tender ditayangkan kembali sebagai Tender Ulang di SPSE. Seluruh peserta lama maupun penyedia baru berhak mendaftar dan mengunggah dokumen penawaran kembali. Masa pengumuman dan penyampaian penawaran pada tender ulang sering kali disesuaikan dengan jadwal mendesak yang telah ditetapkan PPK.

Apa yang Terjadi Jika Tender Ulang Masih Gagal?

Pertanyaan yang paling sering diajukan rekanan adalah apa langkah pemerintah jika tender ulang kedua kalinya tetap gagal. Pasal 51 ayat (10) Perpres 12/2021 memberikan jalan keluar berupa Penunjukan Langsung dengan syarat ketat:

1. Kebutuhan barang/jasa tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda demi kepentingan operasional pemerintah atau pelayanan publik; dan
2. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender ulang kembali dalam sisa tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan penunjukan langsung akibat tender ulang gagal ini wajib mengantongi persetujuan tertulis dari PA/KPA. Dalam pelaksanaannya, Pokja Pemilihan mengundang pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat kualifikasi untuk melakukan klarifikasi teknis serta negosiasi harga penawaran.

Strategi Penyedia Menghadapi Tender Gagal di LPSE

Bagi penyedia jasa, tender gagal bisa menjadi berkah maupun kerugian. Rekanan yang sebelumnya gugur mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki penawaran. Berikut langkah praktis yang perlu disiapkan:

• Pelajari Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP): Cermati alasan mengapa peserta lain atau perusahaan Anda digugurkan. Catat poin-poin klausul evaluasi yang menjadi batu sandungan utama.
• Audit Mandiri Dokumen Penawaran: Sebelum mengunggah ulang di tender putaran kedua, lakukan pengecekan ketat pada sinkronisasi personel, kelayakan peralatan, dan format dokumen keselamatan kerja agar terhindar dari gugur konyol.
• Pantau Pembaruan Jadwal Tender: Manfaatkan katalog pemantauan tender di katalog tender ReviuTender agar tidak ketinggalan jadwal pembukaan tender ulang di LPSE incaran Anda.

Untuk memastikan dokumen penawaran Anda tidak menjadi penyebab tender gagal berikutnya, manfaatkan fitur audit dokumen otomatis dan cek kelayakan tender di ReviuTender yang dirancang khusus memverifikasi kepatuhan berkas terhadap Dokumen Pemilihan Standar LKPP.

Sumber

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 (JDIH BPK)
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (JDIH BPK)
• Artikel DJPb Kementerian Keuangan: Tender Gagal dan Tindak Lanjut Menurut Perpres 12/2021