Aturan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengertian dan Dasar Hukum Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan langsung oleh Pejabat Pengadaan kepada satu pelaku usaha yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Ketentuan yuridis Pengadaan Langsung diatur secara komprehensif dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta petunjuk teknis pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 1 angka 39 Perpres 12/2021, Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya didefinisikan sebagai metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sementara itu, untuk pengadaan konsultansi, Pasal 1 angka 40 menetapkan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi sebagai metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berbeda dengan tender terbuka yang diumumkan di portal katalog tender LPSE dan diproses oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pengadaan Langsung menjadi kewenangan eksklusif Pejabat Pengadaan yang bertugas pada Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah (K/L/PD). Pelaksanaan metode ini ditujukan untuk memangkas birokrasi pada kebutuhan barang/jasa yang bernilai operasional harian atau berskala mikro dan kecil.

Batasan Nilai Pengadaan Langsung Berdasarkan Jenis Komoditas

Penerapan metode Pengadaan Langsung dibatasi oleh nilai nominal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat dua kategori ambang batas nilai yang wajib dipahami oleh penyedia maupun pejabat pengadaan:

• Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya: Nilai paket pengadaan paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Batasan ini mencakup pembelian alat tulis kantor, renovasi gedung sederhana, pengadaan suku cadang mesin, hingga layanan kebersihan atau keamanan bernilai di bawah Rp200 juta.
• Jasa Konsultansi: Nilai paket pengadaan paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Batasan ini berlaku baik untuk konsultan perorangan maupun badan usaha konsultansi, seperti penyusunan kajian teknis, audit operasional kecil, atau desain perencanaan sederhana.

Apabila nilai HPS suatu paket pengadaan barang atau konstruksi melebihi Rp200.000.000,00, atau jasa konsultansi melampaui Rp100.000.000,00, maka pengadaan tidak boleh lagi menggunakan metode Pengadaan Langsung. Paket tersebut wajib dialihkan ke mekanisme Tender, Tender Cepat, atau Seleksi terbuka melalui LPSE.

Bentuk Bukti Perjanjian dalam Pengadaan Langsung

Meskipun disebut pengadaan langsung, transaksi pemerintah tetap mewajibkan adanya perikatan hukum tertulis. Sesuai Pasal 28 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan panduan aturan bentuk kontrak pengadaan barang jasa, jenis bukti perjanjian dalam Pengadaan Langsung dibagi berdasarkan jenjang nilai belanja:

Penting dicatat bahwa untuk transaksi sampai dengan Rp50.000.000,00 pada pengadaan barang atau jasa lainnya, proses pembelian dapat dilakukan secara langsung oleh Pejabat Pengadaan kepada penyedia pasar bebas tanpa memerlukan penawaran tertulis formal. Namun, untuk paket dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 hingga Rp200.000.000,00, Pejabat Pengadaan diwajibkan menerbitkan dokumen permintaan penawaran harga, melakukan klarifikasi teknis, serta negosiasi harga sebelum diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha pada Pengadaan Langsung

Meskipun tidak melalui evaluasi kualifikasi ketat seperti tender lelang umum, pelaku usaha yang ditunjuk dalam Pengadaan Langsung tetap wajib memenuhi standar legalitas dasar penyedia pemerintah. Hal ini diatur agar setiap pengeluaran anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada instansi pemeriksa.

Persyaratan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi meliputi:

• Legalitas Usaha: Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan terhadap ruang lingkup pekerjaan. Pelajari panduan lengkapnya pada ulasan syarat izin usaha tender LPSE.
• Kepatuhan Perpajakan: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan terakhir dengan status valid pada Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
• Bebas Sanksi: Perusahaan dan pengurus badan usaha tidak sedang berstatus sanksi Daftar Hitam aktif di portal Inaproc LKPP.
• Kapasitas Finansial dan Teknis: Memiliki rekening bank atas nama perusahaan atau pemilik usaha yang sah, serta memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan barang atau menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam jangka waktu yang ditetapkan.
• Terdaftar di SIKaP: Penyedia sangat disarankan telah mengisi data portofolio pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP agar Pejabat Pengadaan dapat memverifikasi profil secara instan.

Alur Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Tata cara pemilihan melalui Pengadaan Langsung terbagi menjadi dua skenario operasional bergantung pada nilai transaksi yang diadakan:

1. Alur Transaksi s.d. Rp50 Juta (Belanja Operasional Rutin)

Untuk barang atau jasa lainnya sampai dengan Rp50 juta, alur berjalan sangat ringkas:

1. Pejabat Pengadaan menerima rincian kebutuhan spesifikasi teknis dan HPS dari PPK.
2. Pejabat Pengadaan mencari penyedia barang/jasa di pasar, toko lokal, atau platform daring.
3. Pejabat Pengadaan melakukan perbandingan harga dan kualitas barang.
4. Penyedia menerbitkan nota, bukti pembelian, atau kuitansi bermeterai setelah barang diterima atau pekerjaan selesai diperiksa.
5. Pembayaran dilakukan langsung melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Alur Transaksi di Atas Rp50 Juta s.d. Rp200 Juta (Mekanisme SPK)

Untuk paket pengadaan yang membutuhkan Surat Perintah Kerja (SPK), tahapan wajib mengikuti mekanisme formal:

1. Penyampaian Dokumen Kebutuhan: PPK menyerahkan spesifikasi teknis, rancangan SPK, dan HPS kepada Pejabat Pengadaan.
2. Undangan Permintaan Penawaran: Pejabat Pengadaan mengirimkan surat undangan permintaan penawaran harga kepada 1 (satu) pelaku usaha yang dinilai mampu. Undangan ini dilampiri spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga.
3. Pemasukan Dokumen Penawaran: Penyedia menyampaikan dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Evaluasi dan Negosiasi Teknis/Harga: Pejabat Pengadaan memeriksa kelayakan dokumen, membuktikan kualifikasi legalitas, serta melakukan negosiasi harga terhadap penawaran penyedia guna memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan keuangan negara.
5. Laporan Hasil Pengadaan Langsung: Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dan menyampaikannya kepada PPK.
6. Penerbitan SPK: PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani bersama oleh PPK dan pimpinan penyedia.
7. Pencatatan Non-Tender di SPSE: Pejabat Pengadaan melakukan pencatatan paket pengadaan langsung secara elektronik pada menu Non-Tender aplikasi SPSE untuk menjaga transparansi data pengadaan nasional.

Larangan Pemecahan Paket Pengadaan (Sanksi Hukum)

Salah satu titik kerawanan audit yang paling sering ditemukan oleh BPK dan BPKP adalah praktik pemecahan paket pengadaan barang/jasa secara sengaja. Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 secara tegas melarang Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi.

Sebagai contoh, apabila suatu dinas memiliki kebutuhan pengadaan komputer kantor senilai Rp350.000.000,00 dalam satu tahun anggaran yang sama, PPK dilarang membagi pengadaan tersebut menjadi dua paket masing-masing senilai Rp175.000.000,00 semata-mata agar dapat ditunjuk langsung tanpa tender terbuka. Praktik pemecahan paket ilegal ini tergolong perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat pada pembatalan kontrak, sanksi administratif kepegawaian, hingga tuntutan tindak pidana korupsi apabila terbukti merugikan keuangan negara.

Namun, pemaketan terpisah tetap diperbolehkan apabila pekerjaan tersebut memang secara teknis memiliki sifat yang berbeda, lokasi geografis yang terpisah jauh, atau peruntukan khusus yang diwajibkan untuk alokasi usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi) sesuai amanat Pasal 65 Perpres 12/2021.

Tips Penyedia Mendapatkan Paket Pengadaan Langsung

Bagi pelaku usaha, kontraktor lokal, maupun konsultan independen, paket Pengadaan Langsung merupakan pintu masuk strategis untuk membangun rekam jejak portofolio pekerjaan pemerintah sebelum berkompetisi pada tender berskala miliaran rupiah. Untuk meningkatkan peluang terpilih oleh Pejabat Pengadaan, terapkan langkah berikut:

• Lengkapi Profil di SIKaP LKPP: Pastikan seluruh data legalitas, izin berusaha OSS, data pengurus, dan riwayat pekerjaan selalu diperbarui secara berkala di portal SIKaP.
• Jaga Kewajaran Harga Penawaran: Pejabat Pengadaan selalu melakukan negosiasi harga berdasarkan data HPS. Siapkan rincian analisa harga satuan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara riil.
• Periksa Kepatuhan Dokumen Otomatis: Sebelum menandatangani SPK atau mengajukan dokumen penawaran pengadaan, manfaatkan fitur cek kelayakan dokumen ReviuTender guna memastikan seluruh syarat administrasi dan izin usaha Anda bebas dari potensi kekeliruan yuridis.
• Disiplin Serah Terima dan BAST: Selesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal dalam SPK. Berita Acara Serah Terima (BAST) dari paket Pengadaan Langsung merupakan bukti pengalaman sah yang diakui penuh untuk perhitungan Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada tender lanjutan di LPSE.

Kesimpulan

Aturan Pengadaan Langsung dalam Perpres 12/2021 memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bernilai sampai dengan Rp200 juta (atau Rp100 juta untuk jasa konsultansi). Bagi penyedia, memahami batas nilai, jenis bukti perikatan (bukti pembelian, kuitansi, atau SPK), serta menjaga validitas kualifikasi legalitas usaha merupakan kunci utama agar transaksi berjalan lancar, aman dari temuan pemeriksa, dan membangun reputasi bisnis yang kredibel.

Sumber

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - JDIH BPK RI
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - JDIH LKPP