Aturan Jaminan Pemeliharaan Tender LPSE: Syarat dan Besaran 5%

Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) adalah instrumen penjaminan keuangan tertulis yang diserahkan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menjamin perbaikan atas segala cacat mutu, kerusakan konstruksi, atau ketidaksesuaian teknis yang timbul selama masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) Indonesia, ketentuan Jaminan Pemeliharaan diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pedoman operasional pelaksanaannya bagi PPK dan penyedia tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Instrumen ini melengkapi rantai mitigasi risiko pengadaan setelah aturan jaminan penawaran tender LPSE pada tahap tender dan aturan jaminan pelaksanaan tender LPSE selama masa konstruksi berlangsung. Dengan adanya jaminan pemeliharaan, pengguna anggaran terhindar dari kerugian akibat kegagalan fungsi bangunan yang ditinggalkan begitu saja oleh pihak pelaksana.

Kapan Jaminan Pemeliharaan Diberlakukan?

Pasal 35 ayat (1) Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 menegaskan bahwa Jaminan Pemeliharaan hanya diberlakukan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Jaminan ini diserahkan pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).

Sebaliknya, regulasi pengadaan secara eksplisit membebaskan jenis pengadaan lainnya dari kewajiban jaminan pemeliharaan:

• Pekerjaan Konstruksi: Wajib menyediakan jaminan pemeliharaan atau dikenakan pemotongan uang retensi sebesar 5% dari nilai kontrak. Berlaku untuk seluruh skala nilai paket pekerjaan fisik.
• Jasa Lainnya yang Membutuhkan Masa Pemeliharaan: Wajib menyerahkan jaminan pemeliharaan jika kontrak memuat klausul masa uji coba, pemeliharaan berkala, atau penyesuaian sistem operasional setelah serah terima pekerjaan.
• Pengadaan Barang: Tidak diberlakukan Jaminan Pemeliharaan. Jaminan atas kelaikan dan keaslian barang diakomodasi melalui surat garansi purna jual resmi dari pabrikan atau distributor principal.
• Pengadaan Jasa Konsultansi: Berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Perpres 12/2021, pengadaan jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan pemeliharaan, jaminan pelaksanaan, maupun jaminan penawaran.

Informasi kewajiban ini selalu dicantumkan oleh PPK dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) pada setiap paket tender yang tayang di katalog tender LPSE.

Besaran Nilai 5% dan Opsi Retensi Pembayaran

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Perpres 16/2018, besaran nilai Jaminan Pemeliharaan ditetapkan pasti sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Dalam praktiknya, penyedia pekerjaan konstruksi memiliki 2 (dua) pilihan mekanisme pemenuhan jaminan sesuai Pasal 53 ayat (1) sampai (3) Perpres 16/2018:

1. Mekanisme Uang Retensi (Dipotong dari Pembayaran): PPK menahan uang pembayaran prestasi termin terakhir sebesar 5% dari total nilai kontrak. Uang retensi ini disimpan di kas negara atau kas daerah dan baru akan dicairkan kepada kontraktor setelah masa pemeliharaan berakhir secara sempurna. Opsi ini lazim dipilih kontraktor yang ingin menghindari biaya provisi dan administrasi bank penerbit.
2. Mekanisme Penyerahan Warkat Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi): Kontraktor menyerahkan warkat jaminan pemeliharaan senilai 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi. Dengan menyerahkan warkat ini, PPK wajib membayarkan sisa prestasi pekerjaan 100% penuh kepada kontraktor tanpa pemotongan retensi pada saat PHO. Opsi ini sangat menguntungkan bagi likuiditas arus kas kontraktor untuk modal kerja proyek berikutnya.

Contoh Perhitungan:
PT Bangun Persada memenangkan tender pembangunan gedung kantor pemerintah dengan nilai kontrak final Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pada saat serah terima pertama (PHO):
Nilai Jaminan Pemeliharaan = 5% × Rp12.000.000.000,00 = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Kontraktor dapat memilih: menerima pembayaran termin 100% dengan menyerahkan bank garansi Rp600 juta, atau menerima pembayaran 95% (Rp11,4 miliar) dengan Rp600 juta ditahan sebagai uang retensi hingga serah terima akhir (FHO).

Masa Berlaku: Perbedaan Tahap PHO dan FHO

Pemahaman mengenai kronologi masa pemeliharaan sangat krusial bagi divisi keuangan dan operasional kontraktor. Terdapat dua tonggak penting dalam serah terima pekerjaan konstruksi:

• Provisional Hand Over (PHO): Serah terima pertama pekerjaan setelah seluruh fisik proyek selesai 100% sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknis. Pada tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP/PHO) inilah masa pemeliharaan resmi dimulai dan Jaminan Pemeliharaan diserahkan atau uang retensi ditahan. Pada saat yang sama, Jaminan Pelaksanaan yang dipegang PPK dikembalikan kepada penyedia.
• Final Hand Over (FHO): Serah terima akhir pekerjaan setelah masa pemeliharaan tuntas dilaksanakan. Sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir (BASTA/FHO), panitia penerima hasil pekerjaan atau PPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mutu bangunan.

Durasi masa pemeliharaan diatur dalam dokumen kontrak, umumnya berjangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen, atau dapat mencapai 1 (satu) tahun penuh untuk konstruksi gedung dan jalan raya berskala besar. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Perpres 16/2018, Jaminan Pemeliharaan wajib dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan BASTA ditandatangani.

Persyaratan Warkat Penjaminan dan Lembaga Penerbit

Apabila kontraktor memilih menyerahkan warkat penjaminan untuk mencairkan uang retensi, surat jaminan tersebut harus memenuhi standar ketat dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:

• Penerbit yang Sah: Jaminan dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Asuransi yang mengantongi izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
• Klausul Tanpa Syarat (Unconditional): Penjamin wajib bersedia mencairkan dana jaminan tanpa syarat dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja setelah menerima klaim tertulis dari PPK.
• Masa Berlaku Warkat: Masa berlaku warkat jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya dihitung sejak tanggal PHO sampai dengan 14 hari kerja melampaui tanggal berakhirnya masa pemeliharaan yang disepakati dalam kontrak.
• Kesesuaian Identitas dan Nilai: Nama badan usaha, nomor kontrak, nama paket pengadaan, dan nilai penjaminan dalam rupiah harus tertulis lengkap tanpa ada perbedaan redaksional.

Prosedur Klaim Pencairan dan Risiko Sanksi Daftar Hitam

Jika selama masa pemeliharaan terjadi kerusakan fisik atau cacat mutu pekerjaan (misalnya kebocoran atap gedung, retak struktural jalan, atau penurunan fondasi), PPK akan melayangkan surat teguran tertulis kepada penyedia untuk segera melakukan perbaikan.

Apabila penyedia mengabaikan teguran tersebut atau tidak menyelesaikan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan:

1. Pencairan Jaminan Pemeliharaan: PPK berhak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% nilai kontrak ke bank penjamin atau menyita seluruh uang retensi yang ditahan. Dana tersebut disetorkan langsung ke kas negara atau kas daerah sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Pekerjaan Dikerjakan Pihak Lain: PPK dapat menunjuk penyedia jasa lain untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan pembiayaan yang dibebankan kepada kontraktor semula.
3. Penjatuhan Sanksi Daftar Hitam: Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan otomatis dikenakan sanksi pencairan jaminan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun penuh. Konsekuensi sanksi ini dibahas tuntas pada artikel aturan sanksi daftar hitam tender LPSE.

Daftar Periksa bagi Penyedia Sebelum Serah Terima Pertama

Agar proses serah terima pertama (PHO) dan pencairan pembayaran 100% berjalan lancar tanpa kendala birokrasi, kontraktor disarankan mematuhi langkah taktis berikut:

• Hitung Kebutuhan Arus Kas Perusahaan: Tentukan sejak awal apakah perusahaan lebih membutuhkan likuiditas kas penuh (menggunakan Bank Garansi) atau memilih uang retensi untuk menghindari beban biaya provisi bank.
• Ajukan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan 2 Pekan Sebelum PHO: Hindari keterlambatan pembayaran termin akhir dengan memproses permohonan penjaminan ke bank mitra sebelum Berita Acara PHO diterbitkan.
• Lakukan Pra-Inspeksi Internal (Defect List): Bentuk tim teknis internal untuk memeriksa seluruh sudut pekerjaan sebelum tim penilai PPK datang ke lokasi proyek. Perbaiki seluruh cacat minor lebih awal agar PHO disetujui tanpa catatan berat.
• Siapkan Tim Reaksi Cepat Pemeliharaan: Selama masa pemeliharaan 6 sampai 12 bulan, tempatkan narahubung teknis yang siap turun ke lapangan bila ada komplain operasional dari pengguna gedung, guna mencegah klaim wanprestasi.
• Audit Kepatuhan Berkas Tender: Manfaatkan solusi cerdas fitur audit dokumen pengadaan agar setiap adendum kontrak dan kelengkapan administrasi tersinkronisasi sempurna sejak masa lelang hingga penyelesaian proyek.

Kesimpulan

Jaminan Pemeliharaan merupakan pilar penutup yang menjamin integritas mutu hasil tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan nilai 5 persen dari kontrak, penyedia memiliki kebebasan memilih antara pemotongan uang retensi atau penerbitan garansi bank untuk menjaga arus kas perusahaan tetap sehat. Menjaga komitmen perbaikan selama periode PHO hingga FHO bukan hanya tentang mengembalikan dana penjaminan secara utuh, melainkan kunci fundamental dalam melindungi reputasi badan usaha dari jerat sanksi daftar hitam di portal LPSE nasional.

Sumber

• JDIH BPK RI — Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 — Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 30 dan Pasal 35 mengenai Jaminan Pemeliharaan).
• JDIH LKPP — Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 — Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
• JDIH BPK RI — Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 — Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.