Aturan HPS Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lengkap

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di LPSE, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menempati posisi yang sangat strategis. HPS bukan sekadar angka anggaran pagu, melainkan batas kelayakan teknis dan finansial yang mengikat baik bagi kelompok kerja pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun seluruh badan usaha penyedia yang berpartisipasi dalam tender.

Ketidaktahuan penyedia terhadap aturan penyusunan, batas waktu penetapan, maupun ketentuan kerahasiaan rincian HPS kerap menjadi penyebab utama kegagalan penawaran. Banyak peserta gugur secara administratif dan harga karena mengajukan nilai penawaran melebihi HPS atau gagal mempertahankan analisis harga saat dilakukan klarifikasi kewajaran harga di bawah 80% HPS.

Dasar Hukum Penetapan HPS Pengadaan Pemerintah

Penyusunan dan penetapan HPS memiliki landasan yuridis formal yang ketat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia:

1. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur fungsi HPS, kewajiban penetapan oleh PPK, batas waktu penetapan, serta pengadaan yang dikecualikan.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menegaskan prinsip efisiensi, akuntabilitas harga, serta integrasi sistem pengadaan digital.
3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang merinci tata cara survei harga pasar, struktur analisis harga satuan, dan protokol klarifikasi kewajaran harga.

Fungsi Utama HPS dalam Proses Tender

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, HPS disusun dan digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:

• Menilai Kewajaran Harga Penawaran: Pokja Pemilihan membandingkan penawaran harga peserta terhadap HPS untuk mendeteksi penawaran yang tidak realistis atau mengandung ketimpangan harga satuan.
• Menetapkan Batas Tertinggi Penawaran yang Sah: Untuk tender barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, penawaran harga yang melampaui HPS dinyatakan gugur harga secara mutlak. Sementara untuk pengadaan jasa konsultansi, batas atas pagu anggaran yang menjadi batas evaluasi.
• Dasar Penetapan Besaran Jaminan Penawaran: Pada paket pekerjaan konstruksi bernilai di atas Rp10 miliar, besaran jaminan penawaran ditetapkan sebesar 1% sampai 3% dari total HPS sesuai ketentuan dokumen pemilihan.
• Dasar Penetapan Jaminan Pelaksanaan: Bagi pemenang tender dengan harga penawaran antara 80% sampai 100% HPS, jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak. Namun, bila harga penawaran di bawah 80% HPS, besaran jaminan pelaksanaan dinaikkan menjadi 5% dari total nilai HPS untuk memitigasi risiko gagal serah terima.

Penting dicatat bahwa Pasal 26 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 secara tegas melarang HPS digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan besaran kerugian negara dalam proses audit dan hukum.

Batas Waktu dan Wewenang Penetapan HPS

Siapakah yang berwenang menetapkan HPS? Tanggung jawab penyusunan dan penetapan HPS berada sepenuhnya di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam menyusun HPS, PPK dapat dibantu oleh Tim Ahli, Tenaga Ahli independen, atau konsultan perencana.

Mengenai batas waktu, regulasi mengatur bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Ketentuan 28 hari kerja ini bertujuan menjaga agar data harga satuan bahan, upah tenaga kerja, dan sewa peralatan yang dipakai dalam HPS tetap relevan dengan kondisi pasar aktual serta tidak kedaluwarsa akibat fluktuasi ekonomi atau inflasi.

Data dan Komponen Penyusunan HPS Menurut LKPP

Dalam menyusun HPS, PPK tidak boleh mengarang angka tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pedoman LKPP, penyusunan HPS wajib memperhitungkan komponen biaya berikut:

• Harga Pasar Setempat: Data harga pasar menjelang penetapan HPS yang diperoleh melalui survei minimal pada dua sumber informasi terpercaya.
• Informasi Biaya Pabrikan atau Distributor Resmi: Khusus pengadaan barang pabrikan atau peralatan teknologi tinggi.
• Standar Biaya Masukan (SBM): Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau kepala daerah setempat.
• Daftar Harga Kontrak Sejenis: Kontrak pekerjaan serupa yang sedang berjalan atau pernah diselesaikan dalam kurun waktu terdekat dengan memperhitungkan indeks penyesuaian harga.
• Keuntungan dan Biaya Tidak Langsung (Overhead): Keuntungan wajar dan biaya umum bagi penyedia maksimal sebesar 15% dari total biaya langsung pekerjaan.
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Penghitungan PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (11% atau 12% sesuai tahun anggaran berjalan).

Ketentuan Kerahasiaan HPS: Total Terbuka, Rincian Rahasia

Aspek kerahasiaan HPS sering menjadi perdebatan antara Pokja Pemilihan dan peserta tender. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Perpres 16/2018:

Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Rincian perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, total angka HPS dipublikasikan secara transparan pada portal LPSE dan dapat dilihat oleh seluruh publik sejak pengumuman tender dibuka. Namun, daftar kuantitas dan harga satuan rincian HPS milik PPK (Owner Estimate) tidak boleh dibocorkan kepada peserta manapun guna mencegah praktik persekongkolan tender atau penyesuaian penawaran yang tidak kompetitif.

Dampak HPS terhadap Penawaran dan Evaluasi Kewajaran Harga

Bagi penyedia tender, memahami batas HPS sangat krusial dalam menyusun strategi harga:

Pengadaan yang Dikecualikan dari Penyusunan HPS

Tidak semua metode pengadaan pemerintah mewajibkan PPK menetapkan HPS. Berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, penyusunan HPS dikecualikan untuk jenis pengadaan berikut:

• Pengadaan Barang/Jasa dengan Tarif Resmi: Pengadaan listrik (PLN), bahan bakar minyak (Pertamina), gas, air bersih, dan layanan telekomunikasi yang tarifnya telah dipublikasikan secara nasional oleh pemerintah.
• Pengadaan Melalui E-Purchasing (Katalog Elektronik): Transaksi pada katalog elektronik nasional, sektoral, atau lokal di mana harga satuan produk sudah tercantum resmi pada etalase katalog.
• Tender Pekerjaan Terintegrasi: Pekerjaan desain dan bangun (Design and Build) tertentu yang menggunakan pagu anggaran sebagai acuan seleksi dan evaluasi biaya investasi.

Panduan Praktis Bagi Penyedia Tender

Agar penawaran perusahaan Anda tidak gugur sia-sia dan tetap menguntungkan secara finansial, perhatikan langkah-langkah praktis berikut:

1. Pelajari Total HPS Sejak Pengumuman: Bandingkan total HPS dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis untuk menilai apakah anggaran proyek mencukupi untuk menghasilkan mutu yang dipersyaratkan.
2. Hitung Batas Aman Penawaran: Hindari memotong harga di bawah 80% HPS jika Anda tidak memiliki surat dukungan pabrik langsung atau rantai pasok material yang sangat efisien, guna menghindari risiko gugur pada klarifikasi harga satuan timpang.
3. Cek Persyaratan Jaminan: Siapkan modal kerja dan plafon bank garansi yang cukup untuk penerbitan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan sesuai aturan jaminan penawaran tender LPSE.
4. Gunakan Alat Audit Digital: Selalu verifikasi konsistensi antara rincian penawaran biaya, dokumen administrasi, dan pemenuhan kualifikasi sebelum mengunggah file penawaran ke server LPSE.

Penyedia yang ingin memantau paket tender aktif di seluruh LPSE kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpusat dapat memanfaatkan katalog tender LPSE ReviuTender, serta menguji kepatuhan dokumen penawaran secara komprehensif menggunakan fitur cek kelayakan dokumen ReviuTender.

Sumber

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - JDIH BPK RI
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 - JDIH BPK RI
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - JDIH BPK RI